Perlu penalaran yang lebih panjang untuk mengetahui penyebab komputer anda sering restart sendiri, namun saya memiliki beberapa tips solusi dan jawaban untuk mengatasi restart yang terjadi pada komputer anda.

Berikut ini beberapa hal mendasar yang harus anda ketahui sebagai penyebab dan cara mengatasi komputer sering restart sendiri / Hal – hal yang paling sering menjadi penyebab komputer restart :

HIRUK pikuk dalam penegakan hukum yang selama ini terjadi bertumpu pada aparat penegak hukum, kasus makelar hukum (markus), dan mafia hukum telah menyeret beberapa aparat penegak hukum berhadapan dengan pemeriksa dari satgas pemberantasan mafia hukum yang dibentuk oleh presiden. Elemen sistem peradilan pidana yang mendapat sorotan dan sekaligus menjadi peran utama dalam hiruk pikuk markus salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sejatinya, dalam desain prosedur sistem peradilan pidana Indonesia, kepolisian adalah lembaga dan institusi terdepan dalam penegakan hukum di samping lembaga penegakan hukum lainnya sehingga secara eksplisit verbis manakala terjadi kekecewaan masyarakat dalam penegakan hukum maka kepoli-sianlah yang pertama kah mendapat sorotan dari masyarakat. Dimulai dari perseteruan kepolisian dengan Komisaris Jenderal Susno Duaji, sampai dengan penahanannya.

Masalah markus dalam tubuh kepolisian telah banyak mengorbankan integritas lembaga kepolisian dan beberapa perwira tinggi di kepolisian. Peristiwa itu membukakan mata masyarakat bahwa di lembaga Polri ada masalah walaupun oleh Kapolri dianggap sebagai masalah kecil. Kesan penyelesaian tambal sulam masih diperlihatkan sehingga masyarakat akan menganggap kepolisian tidak serius mereformasi diri. Validasi organisasi yang akan dilakukan tidak akan membawa hasil yang baik manakala sikap mental dari anggota kepolisiantidak mengikuti alur perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Masyarakat sudah lama mendambakan kepolisian yang merakyat dalam arti semua tindak tanduk anggota polisi serta program kerja polisi sebagai pengayom masyarakat semuanya tertuju kepada terciptanya rasa aman dan rasa terayomi dari seluruh masyarakat.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."

Hukum Pidana
Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis)

Hukum pidana dalam Islam dinamakan qisas, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, tangan dengan tangan, tetapi di dalam Islam ketika ada orang yang membunuh tidak langsung dibunuh, karena harus melalui proses pemeriksaan apakah yang membunuh itu sengaja atau tidak disengaja, jika sengaja jelas hukumannya adalah dibunuh jika tidak disengaja wajib membayar di dalam Islam wajib memerdekakan budak yang selamat, jika tidak ada membayar dengan 100 onta, jika mendapat pengampunan dari si keluarga korban maka tidak akan terkena hukuman.""